http://www.sarwono.net/ Sarwono Kusumaatmadja Sat, 17 May 2008 22:32:25 +0000 http://blog.adypermadi.com/ en http://www.sarwono.net/berita.php?id=615 http://www.sarwono.net/berita.php?id=615#viewkom Mon, 04 Feb 2008 14:41:01 +0000 Aktual
“Untuk itu, wawasan kebangsaan harus dibangun di kalangan generasi muda. Satu di antara caranya adalah dengan menggali resources yang ada. Bangsa ini mempunyai potensi besar,” ujar Sarwono. Ia juga menambahkan bahwa rasa percaya diri akan kemampuan melakukan sesuatu bagi bangsa perlu dibangun selain rasa nasionalisme.

Hal ini dikemukakan Sarwono Kusumaatmadja dalam acara seminar yang digelar Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD) Departemen Dalam Negeri RI, saat hadir sebagai pembicara.

Acara yang berlangsung di Gedung YTKI (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia), Jakarta Selatan, 30 Januari 2008, juga dihadiri Emil Salim yang mengatakan bahwa, “Negara ini harus tegas dalam menentukan arah dan sikap yang bisa menuntun anak bangsa menuju arah yag lebih baik, kualitas sebagai penerus bangsa yang berjiwa pemimpin dan nasionalis,” tandasnya.
]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=614 http://www.sarwono.net/berita.php?id=614#viewkom Mon, 04 Feb 2008 14:20:14 +0000 Aktual
Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) provinsi DKI Jakarta, dalam acara musyawarah daerah yang digelar di Hotel Sentral, Jakarta, 30 Januari 2008, menyampaikan kontribusinya dalam peranan-peranannya memajukan industri teknik mekanikal dalam negeri, khususnya di Jakarta.

Tampak hadir juga dalam acara ini tokoh-tokoh dari jajaran pemerintah seperti ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) DKI Jakarta, Sofyan Pane, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Hari Sasongko.

“Jakarta yang memiliki tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang sangat tinggi tentunya mengharapakan asosiasi ini bisa mengembangkan industri-industri yang lebih baik dan berkualitas dalam memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan warga DKI Jakarta khususnya,” tungkas Hari.

Sarwono pun mengutarakan agar produksi dalam negeri supaya dibenahi, globalisasi tentunya membawa kita lebih hati-hati lagi dalam penggunaan bidang jasa. Apalagi saat ini tenaga ahli kita sudah banyak sekali yang bekerja pada pihak asing. “Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dan juga mengajak warganya untuk mencintai produk buatan lokal,” tegasnya.
]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=612 http://www.sarwono.net/berita.php?id=612#viewkom Mon, 28 Jan 2008 18:16:09 +0000 Aktual
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Argo Mulyo, Jogjakarta dari pasangan Kertosudiro & Sukirah dan kemudian dibesarkan oleh bibi dan pamannya, keluarga Prawirowihardjo.

Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia kedua pada 1967 setelah Soekarno, dan kemudian memimpin negara ini selama lebih dari 30 tahun lamanya. Pada 21 Mei 1998 Soeharto lengser dari jabatan sebagai presiden, setelah menerima tekanan politik dan desakan dari berbagai kalangan.

Tak kurang dari ratusan bahkan ribuan pelayat datang ke rumah duka sejak Minggu siang. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono datang ke rumah duka, juga Wakil Presiden Yusuf Kala beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Sederet nama mantan pejabat masa pemerintahan Soeharto maupun saat terlihat hadir di Cendana.

Pagi ini pukul 07.00 WIB, jenazah diberangkatkan dari rumah duka Jalan Cendana no. 8, Jakarta Pusat, menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk kemudian diterbangkan ke Solo, Jawa Tengah. Soeharto akan dimakamkan pagi ini di Astana Giribangun, Karanganyar, Solo tepat di sebelah makam sang istri alm. Ibu Tien Soeharto. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono akan bertindak selaku inspektur upacara. ]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=611 http://www.sarwono.net/berita.php?id=611#viewkom Mon, 21 Jan 2008 10:37:15 +0000 Aktual
Hal tersebut diungkapkan Sarwono Kusumaatmadja di sela acara pengumuman pemenang Kompetisi Penulisan Pengalaman Belajar Bersama Masyarakat pada Jumat, 18 Januari 2008, di Balairung Sasana PMD – Depdagri, Pasar Minggu.

Menurut Sarwono, upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri memang sudah mengalami masa uji coba yang panjang. “Sehingga telah berkembang menjadi ilmu yang dapat dipelajari dan dipraktekkan,” ujar Sarwono.

Kompetisi penulisan bertajuk “Peran Fasilitator dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan” yang dibuka dari November sampai 4 Desember 2007 itu sendiri memang ditujukan bagi para fasilitator yang ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan esai karya mereka dapat menjadi inspirasi bagi sekitarnya.

Sarwono menyambut baik gagasan diadakannya kompetisi ini oleh Pengembangan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (PFPM), yang didukung Decentralization Support Facility (DSF), The British Council, Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia (PSKTI), Institute for Good Governance dan Regional Development (IGGRD).

Berbagai tahapan seleksi pun telah dilalui dewan juri yang terdiri dari Ibnu Taufan (Asosiasi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia), Lilis Nurul Husna (Lakpesdam NU), Maria Hartiningsih (Kompas), dan Esrom Aritonang (PFPM), dan pada tahap akhir berhasil memilih 5 tulisan dari 30 yang telah lolos seleksi awal.

“Yang menonjol dari cerita kelima finalis ini adalah kecintaan mereka dalam bidang ini, serta semangat mereka yang tidak pernah putus. Mereka selalu berjalan beriringan dengan masyarakat karena masyarakatlah sumber pengetahuan mereka,” ujar Esrom, yang telah menjadi fasilitator sejak masa kuliah.

Kelima tulisan tersebut adalah karya-karya finalis; Abdul Rahmat (Makasar) – Mengembalikan Kedaulatan Masyarakat Adat Kajang dengan Kearifan Lokalitasnya; Adelina Simatupang (Nias) – Perempuan Nias Menuju Sebuah Peradaban; Ahmad Fatoni (Kupang) – Pengalaman Bersama Masyarakat di Sikka; Ratih Astati Dewi (Surabaya) – Maju dan Berdaya Bersama Masyarakat untuk Kemajuan Bangsa Indonesia; Zulfatun Ni’mah (Cilacap) – Fasilitator Bermuka Dua (refleksi olahraga dan pikir seorang fasilitator elitis.

Turut hadir dalam acara pengumuman pemenang, Ketua Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan, perwakilan Pemerintah Daerah DKI Jakarta H. Ibnu Hajar, maupun perwakilan dari The British Council dan organisasi-organisasi pendukung lainnya. Di puncak acara, nama Adelina Simatupang diumumkan sebagai pemenang pilihan juri maupun favorit pilihan masyarakat umum yang disalurkan melalui situs www.fasilitator-masyarakat.org.id.]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=610 http://www.sarwono.net/berita.php?id=610#viewkom Wed, 16 Jan 2008 19:09:39 +0000 Aktual
Rachmat Witoelar menyatakan bahwa event Awarding Global Warming Competition sangat dibutuhkan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang Climate Change. Persoalan Global Warming adalah persoalan semua umat manusia, oleh karena itu semua pihak harus terlibat di dalamnya untuk mengatasi gejala perubahan iklim. Keterlibatan semua pihak dalam hal ini, disebutkan oleh Rachmat Witoelar sebagai “total football” dari pemerintah, pelaku bisnis, seniman dan masyarakat umum. Salah satu sarana untuk melibatkan sebanyak mungkin orang adalah melalui media publikasi. Oleh karena itu event ini menjadi penting.

G. Sulistyanto yang mewakili Sinar Mas mengatakan bahwa entitas bisnis ingin berpartisipasi menjadi agen untuk mengatasi gejala Global Warming. Oleh sebab itu maka Sinar Mas merasa berkepentingan untuk mendukung acara ini. Karena selama ini kalangan pengusaha sering dituduh sebagai ’penyebab’ dari gejala Global Warming. Bila pohon (baca; hutan) merupakan bahan baku dari sebuah industri, maka kurang tepat bila industri tersebut justru merusak hutan, atau merusak sumber bahan bakunya sendiri. Kepentingan dari industri yang mengandalkan hutan (pohon atau kayu) sebagai bahan baku adalah justru harus melipatgandakan sumber bahan bakunya agar usahanya dapat terus berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Sarwono Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pemahaman tentang gejala Global Warming itu pada akhirnya tergantung dari aksi di tingkat individu karena itu ada hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan hidup orang yang dapat diubah. Dengan demikian maka untuk menanamkan pemahaman tentang gejala Global Warming ini dibutuhkan berbagai media komunikasi seperti yang diselenggarakan melalui event ini.

Dalam rangka itu, DPD saat ini sedang dalam proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang salah satu kegiatannya adalah membuat buku panduan untuk para anggota DPD dan masyarakat umum agar bisa lebih memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menyikapi gejala Global Warming ini.

Berkenaan dengan event ini pasti sangat bermanfaat, karena berbagai perubahan perilaku manusia di dunia ini digerakkan oleh literatur. Misalnya, mengapa sekarang orang lebih peduli lingkungan, karena dulu ada buku yang sangat berpengaruh, yaitu Silent Spring yang ditulis oleh Rachel Carson. Jadi memang media itu peranannya sangat strategis untuk menanamkan kesadaran orang.
]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=609 http://www.sarwono.net/berita.php?id=609#viewkom Tue, 15 Jan 2008 18:14:06 +0000 Aktual
Menurut Pemerintah DKI Jakarta, tempat itu akan di-refungsi sebagai taman, karena Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau dan paru-paru kota serta sebagai daerah resapan air. Namun rencana dengan niat yang ”baik” ini tampaknya tidak cukup konsisten bila dilihat dari beberapa kasus pada wilayah DKI Jakarta. Sebut saja wilayah pantai Kapuk yang semestinya dijadikan ruang terbuka hijau dan area serapan air yang dapat mengurangi resiko banjir di Jakarta, akhirnya ’disulap’ jadi area pemukiman.

”Kalau ada pelanggaran terhadap peraturan, pasti ada pihak yang tidak konsisten,” demikian ditegaskan oleh Sarwono Kusumaatdja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili wilayah DKI Jakarta di dalam sebuah forum diskusi bersama para pedagang bunga dan ikan (hias) di Taman Ayodya – Barito, Jakarta Selatan (15/01/2008). Pada kesempatan itu hadir pula Dr. Bambang Widodo Umar (Sosiolog), Bram Zakir, dan Bondan ”mak-nyus” Winarno -- host populer untuk acara kuliner di sebuah stasiun TV swasta -- selaku simpatisan dari pedagang Taman Ayodya.

Lebih lanjut dalam acara diskusi tersebut, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan bahwa area Taman Ayodya Barito sudah menjadi bagian dari ciri khas kota Jakarta, oleh karena itu semestinya dapat dibangun terpadu agar rakyat leluasa dalam mencari uang halal sebagai nafkah hidupnya. Artinya, Taman Ayodya – Barito sebenarnya bisa dibikin sedemikian rupa sehingga tetap dapat berfungsi sebagai taman terpadu, sebagai ruang terbuka hijau dan sekaligus daerah resapan, sebagaimana halnya yang telah dilakukan di Taman Puring, Jakarta Selatan.

Dengan demikian maka penggusuran para pedagang di Taman Ayodya sesungguhnya bukanlah pemecahan masalah bila di Taman Puring, Jakarta Selatan dapat dikelola sebagai taman terpadu. Jalan keluar yang pernah dilakukan pada kasus Taman Puring kiranya dapat juga diterapkan pada persoalan Taman Ayodya, Bintaro, Jakarta Selatan. Mengapa tidak? Toh para pedagang sudah berkomitmen untuk ”mengamankan” Taman Ayodya sebagai ruang terbuka hijau dan paru-paru kota Jakarta.

Inisiatif para pedagang di Taman Ayodya sebagai bagian dari warga kota Jakarta untuk tetap berkomitmen melestarikan ruang terbuka hijau semestinya dapat bergayung-sambut dengan rencana tata ruang kota dari Pemprov DKI Jakarta. Partisipasi dari warga masyarakat sebenarnya dapat menjadi modal utama bagi kelangsungan program-program tata-kelola kota dari Pemprov DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Sarwono Kusumaatmadja juga mengingatkan kepada para pedagang bunga dan ikan di Taman Ayodya untuk tetap menjaga kebersamaan (kekompakan) antarsesama pedagang di wilayah tersebut. Hal ini menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya pola ”adu domba” atau taktik memecah-belah yang dapat saja dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan dikosongkannya Taman Ayodya bagi agenda-agenda tertentu yang sampai kini belum dapat dilihat secara transparan oleh warga kota. Kemungkinan tersebut akan selalu ada bila kita belajar dari sejarah penggusuran-penggusuran di berbagai kota besar di Indonesia.

Sebagai saran, Sarwono Kusumaatmadja mengusulkan agar isu penggusuran pedagang Taman Ayodya berpotensi mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama dari para public figure yang merasa berkepentingan untuk melestarikan eksistensi lokasi pedagang bunga dan ikan di Taman Ayodya sebagai salah satu ciri khas kota Jakarta. Hal lain yang dapat menarik perhatian masyarakat adalah jika
diadakan event bertaraf internasional seperti festival (bunga), sehingga melalui aktivitas itu publik Jakarta (bahkan masyarakat internasional) dapat merasa ikut berkepentingan bagi keberadaan pasar bunga di Taman Ayodya Barito, Jakarta Selatan.
]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=608 http://www.sarwono.net/berita.php?id=608#viewkom Fri, 04 Jan 2008 17:20:20 +0000 Aktual
Berbicara tentang Budaya Bahari Nusantara, maka Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang memproklamirkan Wawasan Nusantara kepada dunia yaitu bahwa ”wilayah laut Indonesia adalah laut-laut di sekitar, diantara, dan didalam Kepulauan Indonesia,” menjadi tonggak bagi penetapan batas-batas wilayah Indonesia sebagai Negara Kepulauan Nusantara.

Deklarasi Djuanda yang melahirkan konsep negara kepulauan itu mendapatkan pengakuan secara internasional (diterima dan ditetapkan) pada tahun 1982 melalui Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS).

Dalam dialog publik yang dihadiri oleh berbagai kalangan dari akademisi, aktivis mahasiswa dan LSM, tokoh masyarakat, budayawan dan insan pers tersebut, hadir sebagai narasumber diantaranya adalah Dr. Sobar Sutisna dari Bakorsurtanal, Kolonel Laut Sugito Msc dari JanHidros TNI AL, Ir. Sunarto, M.M dari Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Sarwono Kusumaatmadja yang mewakili Dewan Kelautan Nasional.

Pada kesempatan itu, Sarwono Kusumaatmadja menyatakan bahwa Indonesia saat ini belum dapat dikatakan sebagai negara maritim. Hal itu dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya; secara kultural masyarakat kita masih dikondisikan sebagai masyarakat agraris, bukannya masyarakat pantai/kepulauan atau maritim. Indonesia memang belum menjadi negara maritim karena kita tidak mempunyai armada niaga (laut) yang kuat.

Faktor lainnya adalah sistem kepelabuhanan kita yang masih kacau. Hal itu disebabkan oleh monopoli negara yang sudah sangat eksesif sekali. Ekonomi maritim menjadi kian mahal. Ditambah industri perkapalan kita yang masih lemah, dan struktur pengetahuan maritim kita yang juga tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan India.

Lingkungan laut kita pun telah banyak tercemar. Di sisi lain, faktor keamanan laut Indonesia masih cukup rawan, karena wilayah laut kita termasuk wilayah dimana jumlah perampokannya tertinggi. Hal ini diperparah dengan belum adanya badan keamanan laut yang tertata dengan baik. Padahal Angkatan Laut RI pernah menjadi Angkatan Laut terbesar ke-4 di dunia. Kuatnya Angkatan Laut menjadi penting di dalam sebuah negara maritim karena ia akan berperan secara signifikan di dalam melakukan fungsi diplomasi, presence (fungsi kehadiran negara), serta fungsi pertahanan dan keamanan.

Dua faktor penting lainnya adalah sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi kita masih sangat ketinggalan. Serta pengembangan hukum kelautan kita yang juga masih lemah.

Selain itu, Sarwono Kusumaatmadja juga mengingatkan tentang gejala perubahan iklim (climate change) sebagai dampak langsung dari Global Warming yang berpotensi besar untuk menenggelamkan pulau-pulau terluar Nusantara yang dengan demikian akan dapat mengubah batas-batas wilayah negara Indonesia.

Dari apa yang dikemukakan oleh Sarwono Kusumaatmadja di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bila kita ingin mewujudkan negara maritim maka Indonesia harus membenahi pengelolaan dan regulasi kepelabuhanan-nya, memperkuat armada niaga, menumbuhkan industri maritim, membentuk sebuah badan keamanan laut yang kuat, dan mengubah wawasan bangsa, dari hanya berwawasan ”tanah” (daratan) menuju kepada wawasan ”tanah-air” (kelautan atau kepulauan). Karena bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai ”tanah-air”, sejak dulu. Oleh sebab itu jati diri sebagai negara kepulauan perlu di isi dengan substansi penguasaan wilayah tanah air terutama dengan mewujudkan identitas kemaritiman. Tragis kalau kita membiarkan diri mengalami kerancuan identitas; disatu pihak mengaku kultur air, tapi di lain pihak merasa hanya menjadi bangsa agraris. ]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=604 http://www.sarwono.net/berita.php?id=604#viewkom Mon, 17 Dec 2007 16:38:56 +0000 Aktual
Berikut poin-poin Bali Road Map, seperti disampaikan juru bicara the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) John Hay, Sabtu (15/12/2007);


Adaptasi
Negara peserta konferensi sepakat membiayai proyek adaptasi di
negara-negara berkembang, yang ditanggung melalui clean development mechanism (CDM) yang ditetapkan Protokol Kyoto. Proyek ini dilaksanakan oleh Global Environment Facility (GEF), sebuah lembaga yang membantu negara-negara berkembang untuk proyek atau program lingkungan.

Kesepakatan ini memastikan dana adaptasi akan operasional pada tahap awal periode komitmen pertama Protokol Kyoto (2008-2012). Dananya sekitar 37 juta euro. Mengingat jumlah proyek CDM, angka ini akan bertambah mencapai sekitar US$ 80-300 juta dalam periode 2008-2012.

Namun negara-negara peserta belum sepakat mengenai pelaksanaan praktis adaptasi, misalnya bagaimana cara menyatukan dalam kebijakan nasional. Isu ini diagendakan untuk dibahas di pertemuan selanjutnya yang disebut Badan Tambahan untuk Saran Ilmiah dan Teknis di Bonn (Jerman) pada tahun
2008.


Teknologi
Peserta konferensi sepakat untuk memulai program strategis untuk alih teknologi mitigasi dan adaptasi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Tujuan program ini adalah memberikan contoh proyek yang konkret, menciptakan lingkungan investasi yang menarik, termasuk memberikan insentif untuk sektor swasta untuk melakukan alih teknologi. GEF akan menyusun program ini bersama dengan lembaga keuangan internasional dan perwakilan-perwakilan dari sektor keuangan swasta.

Peserta juga sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Alih Teknologi selama 5 tahun. Grup ini diminta memberikan perhatian khusus pada kesenjangan dan hambatan pada penggunaan dan pengaksesan lembaga-lembaga keuangan.


REDD
Reducing Emissions from Deforestation in Developing countries (REDD) merupakan isu utama di Bali. Para peserta UNCCC sepakat untuk mengadopsi program dengan menurunkan pada tahapan metodologi.

REDD akan fokus pada penilaian perubahan cakupan hutan dan kaitannya dengan emisi gas rumah kaca, metode pengurangan emisi dari deforestasi, dan perkiraan jumlah pengurangan emisi dari deforestasi. Deforestasi dianggap sebagai komponen penting dalam perubahan iklim sampai 2012.


IPCC
Peserta sepakat untuk mengakui Laporan Keempat dari the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sebagai yang paling komprehensif dan otoritatif.


CDM
Clean Development Program (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB). Peserta sepakat untuk menggandakan batas ukuran proyek penghutanan kembali menjadi 16 kiloton CO2 per tahun. Peningkatan ini akan mengembangkan angka dan jangkauan wilayah negara CDM ke negara yang sebelumnya tak bisa ikut mekanisme ini.


Negara Miskin
Peserta sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Negara Miskin atau the Least Developed Countries (LDCs) Expert Group. Grup ini menyediakan saran kritis untuk negara miskin dalam menentukan kebutuhan adaptasi. UNCCC sepakat negara-negara miskin harus didukung karena kapasitas adaptasinya yang rendah.



Sumber: http://globalwarming.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/15/time/215834/idnews/867661/idkanal/494
]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=603 http://www.sarwono.net/berita.php?id=603#viewkom Wed, 12 Dec 2007 15:33:28 +0000 Aktual
Pada kesempatan dialog interaktif bertema ”Pengaruh Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Terhadap Kelangsungan Lingkungan Hidup”, dinyatakan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim karena kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat tergantung pada sumber daya alam. Sektor pertanian, kesehatan, perikanan, kelautan, parawisata, kehutanan, transportasi, dan perindustrian merupakan sektor-sektor yang kritis terkena dampak. Karena itu sektor-sektor tersebut perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dari segi ekonomi dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim (climate change).

Dalam menyikapi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim untuk kepentingan daerah dalam lingkup nasional, maka DPD RI juga berupaya melakukan berbagai hal demi memperjuangkan kepentingan daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah mendorong pemanfaatan Clean Development Mechanism (CDM) dengan baik dan benar sehingga tidak hanya berdampak bagi perbaikan lingkungan saja tetapi juga bagi perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat daerah.

CDM adalah salah satu mekanisme pada Protokol Kyoto yang mengatur negara maju (Annex I) dalam upayanya menurunkan emisi gas rumah kaca. Mekanisme CDM ini merupakan satu-satunya mekanisme yang terdapat pada Protokol Kyoto yang mengikutsertakan negara berkembang. Melalui proyek CDM, negara maju mendapat keuntungan yaitu dapat melakukan penurunan emisi dengan harga yang relatif lebih murah jika mereka harus mengembangkan proyek tersebut di negara mereka sendiri. Selain itu negara berkembang sebagai tuan rumah proyek CDM mendapatkan keuntungan berupa bantuan keuangan, transfer teknologi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu maka Sarwono Kusumaatmadja menyatakan bahwa keuntungan-keuntungan dari CDM harus dapat berdampak baik bagi masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia. Namun bila kemudian CDM dirasa tidak optimum karena terlalu rumit, maka diperlukan banyak inisiatif dan kemauan atau kesadaran dari kita sendiri sebagai masyarakat.
]]> http://www.sarwono.net/berita.php?id=602 http://www.sarwono.net/berita.php?id=602#viewkom Fri, 30 Nov 2007 17:50:27 +0000 Aktual
“Fenomena ini akan menjadi embrio yang akan menciptakan pendidikan dengan paradigma gaya baru,” ungkap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi DKI Jakarta Sarwono Kusumaatmadja ketika ditemui seusai kunjungannya ke SMP Plus Berkualitas Lengkong Mandiri (SMP+BLM), Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Jumat, 30 November 2007.

Dalam kunjungan tersebut Sarwono juga didampingi oleh Robert Gardiner, Direktur Prestasi Junior Indonesia (PJI), sebuah lembaga pemberdayaan potensi kewirausahaan bagi anak-anak sekolah yang bekerja sama dengan SMP+BLM.

SMP+BLM sendiri merupakan sekolah unggulan yang dikelola oleh Yayasan Bina Anak Indonesia (YBAI) dan diperuntukkan bagi siswa-siswi yang tinggal di pedesaan. YBAI sendiri digagas antara lain oleh Rizal Sikumbang, Ardius Zainuddin, dan Profesor Subroto.

Disebutkan pula oleh Sarwono, inisiatif warga semacam ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga yang ingin mengenyam pendidikan namun terbatas masalah biaya.

Sementara Robert Gardiner mengungkapkan bahwa PJI akan menjalankan program pendidikan kewirausahaan di SMP+BLM yang telah disesuaikan dengan tingkat SMP.

“Dalam hal ini PJI sejalan dengan misi SMP+BLM yang ingin menjadikan anak didiknya memiliki potensi kewirausahaan,” ujar Rob, panggilan akrab lelaki berkebangsaan New Zealand ini.

Disebutkan pula oleh Rob, sebelumnya PJI telah berhasil menjalankan program serupa bagi siswa SMP di Madrasah Pembangunan, Ciputat, Tangerang.
]]>